Press Release/Kertas Posisi

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO

Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori tersebut masih belum memadai untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan hidup dan pemenuhan HAM serta memastikan keberterimaan pasar. …

Hutan dan Gambut Terbakar, Taman Nasional Sebangau Menjadi Kebun Kelapa Sawit

Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba.

Pemantauan berulang JPIK dari akhir tahun 2016 hingga awal 2018 menemukan hutan dan lahan gambut telah dikonversi dan dibakar untuk penanaman kelapa sawit di Tangkiling dan Marang, Kecamatan Bukit Batu di Palangkaraya, salah satu wilayah pengelolaan TN Sebangau. JPIK juga menemukan penebangan liar terjadi di dalam taman nasional yang diduga kuat kayu-kayu tersebut dipasok ke industri kayu lokal di Kalimantan Tengah. …

Deforestation and Social Conflict Keep Happening, Indonesian Government has to Strengthen Sustainability System of Forest Management

Jakarta, February 28th 2018. FWI presented in three periods North Sumatera, East Kalimantan, and North Maluku had lost 718.000 hectare of their natural forest. Every hours, natural forest as big as 42 times of soccer field had gone on those three provinces. JPIK assessment to 296 Sustainable Production Forest Management (PHPL) IUIPHHK-HA (Logging Concession) and HT (Timber Concession) certificates found that 197 of permit holders had bad scored on production aspects. These findings generated a big question toward the sustainability of forest management practice and will impact to the slow problem solving of forest management nowadays, especially in social and ecological aspects.  …

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan

Sumber Foto: Buku JPIK

Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT menemukan 197 pemegang izin memiliki nilai buruk pada aspek produksi. Temuan-temuan ini menjadi pertanyaan besar terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, serta akan berdampak pada lambannya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan saat ini terutama pada aspek sosial dan ekologi. …

Langgar Hukum Kehutanan, Pemegang IUPHHK-HA Dilaporkan ke Direktorat GAKKUM KLHK

Jakarta, 20 Desember 2017, Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 utusan Organisasi/Lembaga dari Sumatera Barat mendatangi Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korporasi (perusahaan kayu) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perusahaan kayu tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (PT.MPL) selaku pemegang IUPHHK-HA seluas ± 78.000 Hektar dan PT. Salaki Summa Sejahtera (PT.SSS) pemegang IUPHHK-HA seluas 48.420 Hektar. Kedua perusahaan tersebut diduga tidak tunduk dan patuh pada UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta dinilai telah mengabaikan P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. …