FWI

Deforestation and Social Conflict Keep Happening, Indonesian Government has to Strengthen Sustainability System of Forest Management

Jakarta, February 28th 2018. FWI presented in three periods North Sumatera, East Kalimantan, and North Maluku had lost 718.000 hectare of their natural forest. Every hours, natural forest as big as 42 times of soccer field had gone on those three provinces. JPIK assessment to 296 Sustainable Production Forest Management (PHPL) IUIPHHK-HA (Logging Concession) and HT (Timber Concession) certificates found that 197 of permit holders had bad scored on production aspects. These findings generated a big question toward the sustainability of forest management practice and will impact to the slow problem solving of forest management nowadays, especially in social and ecological aspects.  …

Deforestasi Dan Konflik Sosial Masih Terus Terjadi, Pemerintah Harus Memperkuat Sistem Keberlanjutan Pengelolaan Hutan

Sumber Foto: Buku JPIK

Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT menemukan 197 pemegang izin memiliki nilai buruk pada aspek produksi. Temuan-temuan ini menjadi pertanyaan besar terhadap praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, serta akan berdampak pada lambannya penyelesaian permasalahan pengelolaan hutan saat ini terutama pada aspek sosial dan ekologi. …

Report finds SVLK fails to stop illegal logging

Indonesia’s timber legality system has not been able to stop pulp and paper giants from using illegally sourced timber, as the system is filled with loopholes, an investigation has found.

According to the investigation, pulp and paper companies PT Adindo Hutani Lestari (AHL) and PT Toba Pulp Lestari (TPL) have not been compliant with the country’s timber legality system, called the Wood Legality Verification System (SVLK), even though both firms received legal certification and continued to supply timber to pulp and paper giants.  …

Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut

Jakarta, 22 Desember 2015. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SVLK dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK. …

Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut

A. Latar Belakang
Penebangan liar di Indonesia mencapai puncaknya pasca turunnya presiden Soeharto dan era reformasi dimulai. Krisis ekonomi dan ketidakpastian hukum setelah peralihan kekuasaan dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah orang yang memiliki pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu-kayu tropis yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada masa tindak penebangan liar mencapai puncak, tingkat kehilangan hutan alam tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu sekitar 2 juta Ha (FWI/GFW, 2001) dan berdasarkan studi yang dilakukan CIFOR pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 80% kayu Indonesia berasal dari sumber ilegal. …