Pengawasan Tata Kelola melalui Jaringan Nasional Pemantau Hutan Indonesia

JPIK menghubungkan pemantauan lapangan, data, dan advokasi untuk mendorong tata kelola hutan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Tahun

Tahun Pengalaman

0 +

Pemantau

Pemantau Hutan Terlatih

0 +

Kasus

Kasus Terungkap

0 +

Provinsi

Provinsi Jangkauan

Dari Legalitas Menuju Kelestarian

JPIK merupakan jaringan pemantau independen kehutanan di Indonesia yang mengumpulkan dan memverifikasi bukti lapangan untuk mendorong transparansi, penegakan hukum, dan perbaikan tata kelola hutan. Dengan jaringan yang tersebar di 26 provinsi, temuan JPIK menjadi dasar advokasi kebijakan serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.

Peta Pemantauan JPIK

Melalui 26 Eksekutif Daerah, JPIK aktif menjalankan pemantauan lapangan berbasis bukti guna memastikan setiap jengkal hutan Indonesia terlindungi dari praktik ilegal.

Pendekatan Berbasis Bukti dan Kolaborasi

Kerja kami berfokus pada tiga pilar utama untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang transparan.

Pemantauan

Kami melakukan investigasi langsung untuk memantau kejahatan kehutanan dan implementasi SLVK.

Publikasi

Meningkatkan kapasitas pemantau independent dalam melakukan pemantauan, sebagai jaminan dalam memastikan perbaikan tata kelola hutan. Peningkatan kapasitas mencakup isu SVLK dan isu kehutanan secara luas.

Advokasi

Kami mendorong perbaikan regulasi dan tindak lanjut hukum melalui dialog strategis dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Publikasi Terbaru

Temuan pemantauan lapangan JPIK yang dipublikasikan untuk mendukung tata kelola Hutan

Buletin
1 April 2026

The Monitor Newsletter Edisi 24

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera sepanjang akhir 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Sejumlah temuan di lapangan justru menunjukkan keterkaitan yang kuat antara bencana tersebut dengan kerusakan hutan

Buletin
23 Januari 2026

The Monitor Newsletter Edisi 23

Pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam upaya melindungi spesies bernilai konservasi tinggi dari eksploitasi. Pembalakan ilegal

Kabar
10 Desember 2025

Somasi kepada Presiden Prabowo yang Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL ATAS BENCANA EKOLOGIS DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana

Buletin
8 Juli 2025

The Monitor Newsletter Edisi 22

Kawasan konservasi di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari tekanan ekonomi, perubahan tata guna lahan, hingga lemahnya penegakan

Penguatan Kapasitas Pemantau Hutan

Akses materi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemantau dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran kehutanan.

Jejak Aksi di Lapangan

Jelajahi dokumentasi kegiatan jaringan masyarakat sipil kami, mulai dari verifikasi lapangan, pelatihan kapasitas pemantau, hingga ruang dialog untuk advokasi kebijakan.