Kabar

Dokumen Palsu Diselidiki pada Kasus Kontainer Ilegal

KOMPAS – Dokumen verifikasi legalitas kayu palsu meloloskan ratusan kontainer berisi kayu merbau ilegal bernilai miliaran rupiah dari Papua dan Papau Barat. Sepuluh perusahaan diduga terlibat dan masih didalami polisi.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Pugu …

Seminar Nasional; Implementasi 2 Tahun Lisensi FLEGT

Dipenghujung 2018, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
kembali menggelar “Seminar Nasional; Implementasi 2 Tahun Lisensi FLEGT” yang
dilaksanakan pada 13 Desember lalu. Salah satu tujuannya adalah adanya pertukaran
informasi mengenai perkembangan implementasi Lisensi FLEGT yang sudah dua tahun
berjalan terutama evaluasi dan monitoring, …

Lima Perusahaan dengan Dokumen Palsu Mengangkut Kayu dari Hutan Papua Ditindak

Foto Ilustrasi Pengangkutan Kayu

Bulan Agustus lalu lima perusahaan yang diduga kuat menggunakan dokumen palsu mengangkut kayu dari hutan Papua telah tertangkap. Penangkapan yang berawal dari kecurigaan Dinas Kehutanan Papua terbukti setelah dilakukan uji petik pada kayu yang dimuat kontainer di pelabuhan Jayapura. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Mutiara Lestari Papua, CV Mandiri Perkasa, CV Wami Star, CV Puspa Yoga, dan PT Intico Pratama. …

Perubahan Peraturan SVLK

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya.

Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah PermenLHK No P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016 tentang Standar  dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen tersebut juga disertai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL No SE.14/2014 mengenai kewajiban penerapan SVLK.  Sementara itu, untuk impor produk kehutanan, aturan pelaksanaan dari Permendag 78/2014 adalah Perdirjen PHPL P.7/2015 mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan. …