Kabar

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya mengacu pada PerDirjen BUK No.8/2012. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. Demikian ungkap Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut-RI, DR. Dwi Sudharto pada kesempatan konsultasi public revisi peraturan SVLK Regional Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat di Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar saat memberikan arahan pada 4 Maret 2014. …

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLKkepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

 

Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan telah memberlakukan SVLK. SVLK menjadi instrumen sertifikasi yang sifatnya wajib dalam sertifikasi legalitas kayu di Indonesia.  SVLK juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk bisa menjalankan SVLK tetap konsisten. …

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN

Jakarta, 15 Januari 2014, Suwono (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama 11 warga lain yaitu, Radi, Dami, Kohar, Wadi, Winarto, Jarum, Warni, Joko, Mitro, Broto, dan Lasinah, mengalami “perampasan” tanah oleh KRPH Tanggel. KRPH Tanggel merupakan bagian dari KPH Randublatung, yang ironisnya sudah mendapatkan sertifikat “Controlled Wood Standar For Forest Management Enterprises”.

 

Suwono diketahui sudah menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun warisan dari orangtuanya yang bernama Surohardjo Samidjan (alm.). Tanahnya seluas 6000 m2 telah dicatat dalam Persil 0329 dan juga buku C Desa Tanggel dengan No. 405 serta terdaftar pada obyek pajak (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 1990. …

Pembahasan Review Terhadap Sistem Oleh JPIK

Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan dan keluhan dan juga hasil analisa JPIK terkait dengan Permenhut 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan VLK pada pemegang izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Menteri nomor P.68/Menhut-II/2011, Peraturan Menteri nomor P.45/Menhut-II/2012 dan P.42/Menhut-II/2013 yang dilaksanakan di Hotel Royal Bogor. Lokakarya ini sebagai upaya penyampaian kritisan kita berdasarkan analisis/pengalaman dengan proses SVLK yg ada. Bahwa apa yg kita review masih bisa diperdebatkan dan ini merupakan bahasan awal. …

JPIK Beraksi di Chatham House – London, UK

Zainuri Hasyim Perwakilan JPIK sesaat memberikan presentasi di Chatham House
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman melaksanakan monitoring independen atas SVLK serta tantangan ke depannya dalam acara yang digagas oleh Chatham House. …