Press Release/Kertas Posisi

Pemberlakuan Lisensi FLEGT harus Menjadi Tonggak Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

Pemberlakuan Lisensi FLEGT harus Menjadi Tonggak Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

PERNYATAAN SIKAP Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal. Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement Governance/FLEG) di Bali pada […]

Read More
Pernyataan Pers Bersama Organisasi Pemantau Independen Kehutanan

Pernyataan Pers Bersama Organisasi Pemantau Independen Kehutanan

Penting Memperkuat Pengawasan Hutan dan Penegakan Hukum, untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Jakarta, 30 Agustus 2016 – Pemerintah Indonesia telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola hutan, pemberantasan pembalakan liar dan perdagangannya. Sistem yang sudah disusun secara multi pihak ini, menempatkan masyarakat sipil sebagai […]

Read More
Saatnya Pemerintah Bertindak Cepat dan Nyata dalam Menyelesaikan Konflik di Muara Tae

Saatnya Pemerintah Bertindak Cepat dan Nyata dalam Menyelesaikan Konflik di Muara Tae

Bogor, 30 Juni 2016. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ), First Resources Group. Desakan ini disampaikan paska terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap masyarakat adat yang menolak pelepasan hutan adat Dayak Benuaq di Muara Tae […]

Read More
Ministry of Trade Must Demonstrate Commitment  To Enforcing Legal Timber Trade by Taking Legal Action Against Companies That Violate The Law

Ministry of Trade Must Demonstrate Commitment To Enforcing Legal Timber Trade by Taking Legal Action Against Companies That Violate The Law

Bogor, 18 May 2016. A number of environmental NGOs are urging the Indonesian Government to improve monitoring and law enforcement in support of implementing the Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Action Plan, which aims to correct forest governance in Indonesia. One of the tangible steps requested is to follow-up on violations highlighted in […]

Read More
Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

Bogor, 18 Mei 2016. Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade (lisensi FLEGT) yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang diminta adalah menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh para pemantau independen.

Read More