Illegal Loging

JPIK Desak Pemerintah untuk Perbaiki Aturan dan Pelaksanaan SVLK

Jakarta, 24 November 2014. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki peraturan dan pelaksanaan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang disepakati pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.  Sebuah laporan  “SVLK di Mata Pemantau” yang diluncurkan hari ini memaparkan hasil pemantauan independen yang telah dilakukan oleh JPIK pada kurun waktu 2011-2013. …

Hutan Alam di Kepulauan Aru Terancam Hilang

Bogor, 11 Maret 2014. Perkebunan tebu seluas 480 ribu ha direncanakan dibuka di atas total 770 ribu ha daratan kepulauan Aru. Wacana ini sangat mengancam keberadaan sekitar 730 ribu ha hutan alam yang terdapat di Kepulauan Aru.

Sejak awal tahun 2010 Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko telah mengeluarkan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 480 ribu ha untuk 28 perusahan yang seluruhnya berada dibawah bendera PT. Menara Group, sebuah perusahaan swasta nasional di sektor perkebunan. Kebijakan Bupati Aru tersebut diperkuat oleh Gubernur Maluku kala itu Karel Albert Ralahalu melalui Surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan pada bulan juli 2011. …

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia

Kata Dwi Sudharto, Dirjen BPPHH-Kemenhut: “SVLK merupakan solusinya, dimana praktek illegal logging memang dalam sejarah memuncak naik pada tahun 2006, tetapi sejak tahun 2009 dengan lahirnya P.38/2009, praktek itu dinilainya menurun. Walaupun diakuinya, di lapangan praktek masih sering ditemukan. Menurunnya kasus illegal logging juga karena peran Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memainkan peran strategisnya di lapangan, dan ini harus diakui karena Pemantau Independen tersebar dari Aceh hingga Papua. …

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya mengacu pada PerDirjen BUK No.8/2012. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. Demikian ungkap Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut-RI, DR. Dwi Sudharto pada kesempatan konsultasi public revisi peraturan SVLK Regional Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat di Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar saat memberikan arahan pada 4 Maret 2014. …

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan

Zainuri Hasyim memberikan materi pengenalan SVLKkepada masyarakat dan perangkat Desa, Desa Harapan Jaya. (Foto oleh : Hardian)

 

Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan telah memberlakukan SVLK. SVLK menjadi instrumen sertifikasi yang sifatnya wajib dalam sertifikasi legalitas kayu di Indonesia.  SVLK juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk bisa menjalankan SVLK tetap konsisten. …