JPIK

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN

Jakarta, 15 Januari 2014, Suwono (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama 11 warga lain yaitu, Radi, Dami, Kohar, Wadi, Winarto, Jarum, Warni, Joko, Mitro, Broto, dan Lasinah, mengalami “perampasan” tanah oleh KRPH Tanggel. KRPH Tanggel merupakan bagian dari KPH Randublatung, yang ironisnya sudah mendapatkan sertifikat “Controlled Wood Standar For Forest Management Enterprises”.

 

Suwono diketahui sudah menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun warisan dari orangtuanya yang bernama Surohardjo Samidjan (alm.). Tanahnya seluas 6000 m2 telah dicatat dalam Persil 0329 dan juga buku C Desa Tanggel dengan No. 405 serta terdaftar pada obyek pajak (PBB) pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 1990. …

ACCESS TO DATA AND INFORMATION IS THE KEY TO THE SUCCESSFUL OF TIMBER TRADE AGREEMENT BETWEEN INDONESIA – EUROPEAN UNION

Bogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK) implementation. …

AKSES DATA DAN INFORMASI SANGAT VITAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN KAYU INDONESIA-EU

Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) hari ini. …

Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP dan APRIL Group

Pekanbaru, 27 Februari 2013. Diperiksanya 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan sejumah pejabat tinggi dan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal merupakan fakta bahwa upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang. …

JPIK Sumatera Selatan: Tolak Sertifikat PT. RHM

Pada tanggal 18 Oktober 2012 PT Equality Indonesia telah memberikan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) kepada PT. RHM. Pemberian sertifkat ini hanya berlandaskan prosedur formal berbasis dokumen yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak perusahaan tanpa melihat fakta lapangan yang sesungguhnya. Berdasarkan fakta dari hasil pemantauan lapangan yang telah kami lakukan tidaklah pantas perusahaan ini mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa alasan penting yang melatari penolakan pemberian sertifikat kepada PT. RHM: