pemantau independen

Tak Wajibkan SVLK, Kebijakan Ekspor Ini Bikin Langkah Mundur Tata Kelola Hutan

Hasil pantauan kayu-kayu di pelabuhan di Jawa Timur, banyak bongkar muat kayu tak ber-V-Legal. Hingga legalitas kayu yang masuk ke industri dipertanyakan. Apa jadinya, kalau kebijakan ekspor industri mebel kayu dan kerajiban tak wajib SVLK? Foto : JPIK Jawa Timur

“Kalau saya dengar isu DE (deklarasi ekspor) mau paten, itu satu langkah kemunduran. Ibarat sudah ngerjakan soal SMA, lalu kembali lagi ke kerjaan SD.” Begitu respon pengrajin Jepara, Febti Estiningsih, kala mendengar rencana perubahanaturan ekspor produk mebel kayu dan kerajinan tak perlu menggunakan dokumen V-Legal. …

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan

Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh ketua majelis komisioner dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah diterimanya amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan.

Putusan majelis komisioner tersebut menunjukan bahwa Komisi Informasi serius dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki diinternal Komisi Informasi Pusat (KIP), keputusan ini patut diapresiasi karena KIP kali ini telah cermat dalam membedakan informasi yang terbuka dan yang dikecualikan. Informasi yang dimohonkan FWI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan informasi dasar agar masyarakat dapat membedakan antara kegiatan legal dan illegal dalam pemantauan pemanfaatan hutan. …

JPIK Calls the Government Of Indonesia to Improve the Timber Legality Assurance System (SVLK)

Jakarta, November 24, 2014. The Indonesian Independent Forest Monitoring Network (JPIK) is calling on the Government of Indonesia to improve the timber legality assurance system (SVLK) agreed to by both the European Union and Government Of Indonesia. A new report “ SVLK in the Eyes of the Monitor” launched today reveals results from civil society independent monitoring of the system from 2011- 2013. …

JPIK Luncurkan Laporan Hasil Kegiatan 2011 – 2013

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diterapkan di Indonesia sejak September 2009. Penerapan SVLK di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Selain itu SVLK juga dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal.  SVLK diterapkan secara wajib (mandatory) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. …