WE ARE

JPIK PEOPLE

Sejarah Pembentukan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System/TLAS).

Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa. Dalam menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, serta pentingnya untuk mengawal dan memastikan implementasi SVLK, pada tanggal 23 September 2010 telah disepakati dan dideklarasikan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) oleh 29 organisasi masyarakat sipil dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua dalam sebuah pertemuan lokakarya FLEGT, 21-23 September 2010, di Jakarta.

Pada Pertemuan Nasional JPIK tahun 2015, anggota jaringan menyepakati untuk memperluas isu kerja JPIK (beyond SVLK). Sejak saat itu, JPIK mulai melakukan aktifitas pada isu tata kelola hutan yang lebih luas dengan melakukan pemantauan pada permasalahan yang menyebabkan terjadinya deforestasi (drivers of deforestation).

Apa Yang Kami Lakukan?

Pembentukan JPIK merupakan wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata kepemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas dari implementasi sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Misi Kami

  • Terkelolanya jaringan organisasi dan individu pemantau independen kehutanan
  • Terkelolanya data dan informasi terkait dengan pemantauan independen kehutanan
  • Terselenggaranya peningkatan kapasitas jaringan dan anggota
  • Terselenggaranya pemantauan independen yang bertanggung-gugat terhadap proses dan hasil sertifikasi hutan
  • Terkawalnya tindak lanjut yang memadai atas rekomendasi hasil pemantauan

Visi Kami

Visi JPIK adalah terwujudnya tata kepemerintahan kehutanan yang baik serta tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan yang terjamin melalui pemantauan independen.

 

Struktur Kelembagaan dan Keanggotaan

JPIK dipimpin oleh Dinamisator Nasional yang berkedudukan di Sekretariat Nasional di Bogor, sedangkan untuk memastikan komunikasi di internal maka JPIK telah membentuk 24 Focal Point yang tersebar di 25 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

JPIK juga memiliki Dewan Kehormatan (Board of Trustee) yang beranggotakan 5 (lima) orang, dimana tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi Dinamisator Nasional dalam menjalankan roda organisasi dan pelaksanaan mandat-mandat organisasi berdasarkan hasil Pertemuan Nasional, khususnya yang berkenaan dengan kode etik dan etika kerja JPIK.

Keanggotaan yang disebut sebagai elemen JPIK, terdiri dari lembaga dan individu. Lembaga merupakan organisasi masyakat sipil pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia. Individu yang menjadi elemen JPIK adalah masyarakat yang tinggal atau berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin atau pemilik hutan hak beroperasi, dan warga negara Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan. Hingga saat ini anggota JPIK berjumlah 407 individu dan 51 lembaga yang tersebar di 25 provinsi.

Tim Kami

Muhamad Kosar

Dinamisator JPIK

Dhio Teguh Ferdian

Manager Kampanye

Dion Dharmarini

Manager Keuangan

Upik Maryati

Asisten Keuangan

Asti Maulita

Admin

Yoyon Mujiono

Database

Deden Pramudiana

Media Kampanye